Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana. Foto: Dok/Man

Pemerintah mengklaim target vaksinasi Covid-19 pada 2021 sebanyak 281 juta dosis vaksin telah diberikan, dengan total hingga 2021 sebanyak 115 juta orang telah tervaksinasi dan sebanyak 42 persen orang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Melihat capaian tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengatakan bahwa proses penyelesaian vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia memang memerlukan proses yang tidak singkat. Menurutnya,  target vaksinasi pemerintah hingga tahun 2021 memang telah tercapai, namun bukan berarti telah usai.

"Berbagai daerah masih terkendala banyak hal, bahkan ada yang baru 40 persen (vaksinasi), ada yang dibawahnya lagi. Nah, jadi kalo targetnya di 2021 itu tercapai, cuman untuk selesai belum, masih lama. Baru sekitar 67 persen (masyarakat tervaksinasi), masih ada sekitar 23 persen yang belum disuntikkan. Jadi untuk di 2021 tercapai, cuman untuk selesai belum. (Belum tercapai) sesuai dengan target pemerintah," ujarnya kepada Parlementaria, Kamis (6/1/2022).

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Komisi IX akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan vaksinasi. Utamanya dengan membahas proses vaksinasi secara lebih mendalam dan berkala dengan mitra Komisi IX sebagai bahan evaluasi pelaksanaan vaksinasi selama ini. 

"Saya rasa di awal masa sidang itu (pelaksanaan vaksinasi) menjadi topik yang memang menjadi banyak pertanyaan, tapi setidaknya pemerintah harus menjamin ketersediaan vaksin dan juga bisa mendistribusikan vaksin itu sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kemudian pemerintah sudah waktunya punya satu data yang dapat memberikan info," imbuh Meli, sapaan akrab Sri Meliyana.

Lebih lanjut, selain menjamin ketersediaan vaksin, Meli menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki satu data yang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan valid terkait kebutuhan vaksinasi, stok vaksin, dan informasi-informasi yang dapat mempermudah pengecekan keberlangsungan vaksinasi di Indonesia.

"Jangan terlalu banyak data yang kadang-kadang saling berlawanan, seandainya pemerintah sudah punya satu data itu maka saya rasa secara cepat kita dapat mengetahui info tentang vaksinasi. Berapa kebutuhan vaksinasi di daerah, berapa stok, berapa yang akan kadaluarsa, bagaimana mempercepat vaksinasinya, dan lain-lain. yang mempermudah mengecheck sejauh mana vaksinasi kita ini sudah berlangsung," sebutnya. (dty,bia/sf)